Masyarakat agar Tidak Tertipu Klaim Bombastis Obat Herbal – Public figure dan Influencer diharapkan bijak menyampaikan statement atau membuat content terkait pengobatan pasien COVID-19 dengan herbal. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu oleh promo obat herbal yang over claim (iklan yang bombastis).

Demikain benang merah Konferensi Pers YLKI pada Senin, 10 Agustus 2020 dengan menghadirkan narasumber: Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengharapkan Badan POM semakin giat dan meneruskan kegiatan Cyber Patrol, agar masyarakat terlindungi dari klaim obat herbal yang berlebihan, dan klaim obat herbal yang dapat mengobati pasien COVID-19 yang akhir-akhir marak dan bermunculan.

Mayagustina Andarini menambahkan bahwa Tim Cyber Patrol dari Badan POM setiap hari terus bekerja, memonitor dan melaporkan jika ada obat herbal, atau suplemen yang over claim untuk dilakukan tindakan. “Yang lebih penting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, agar tidak mudah tertipu dengan promo obat herbal yang over claim,” tegasnya dalam konferensi pers daring yang diikuti puluhan wartawan nasional tersebut.

Tanggapan BPOM, terkait Bio-Nuswa yang viral belum lama ini, sebagai berikut: Produk herbal yang viral tersebut diketahui nama produknya Bio Nuswa, terdaftar di BPOM dengan Nomor Izin Edar POM TR 203 636 031 atas nama PT Saraka Mandiri Semesta.

“Hasil Inspeksi disarana produksi PT. Saraka Mandiri Semesta, ternyata belum pernah memproduksi produk Bio Nuswa tersebut. PT Saraka Mandiri Semesta telah mengajukan pembatalan izin edar produk Bio Nuswa tersebut. Saat ini sedang dalam proses pembatalan izin edar,” Mayagustina mengungkapkan.

Sampai saat ini, lanjut apoteker alumni Farmasi UGM ini, Badan POM tidak pernah memberikan persetujuan klaim khasiat obat herbal yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Suatu obat tradisional untuk mendapatkan klaim sebagai pengobatan ataupun pencegahan COVID-19 harus melewati serangkaian uji untuk pembuktian khasiat sampai dengan uji klinis.

“Badan POM sudah menerbitkan 10 (sepuluh) Buku Informasi di Bidang Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19, antara lain Informatorium Obat Modern Asli Indonesia. Silakan rekan-rekan media dan masyarakat membacanya. Dapat diakses di perpustkaan website Badan POM,” ungkap Mayagustina.

YLK Usulkan Beberapa Jalan Keluar

Saat ini makin banyak beredar produk obat/jamu/herbal, atau produk lainnya, yang mengklaim bisa menyembuhkan dan atau menangkal COVID-19. Fenomena ini tentu saja meresahkan, membingungkan dan bahkan menyesatkan publik, dan menabrak pakem perlindungan konsumen, Tulus Abadi memaparkan.

Guna menyikapi fenomena tersebut, lanjut Tulus Abadi, YLKI dan Badan POM menggelar jumpa pers bersama. Dalam catatan YLKI, ada sejumlah point penting sebagai sebab utama yaitu:

  1. Buruknya politik managemen penanganan wabah;
  2. Aspek tekanan psikologi konsumen;
  3. Lemahnya literasi konsumen thd produk obat-obatan;
  4. Belum optimalnya penegakan hukum.

Tentang Aspek politis, psikologis, ekonomi. Buruknya politik managemen penanganan wabah. Aspek kesehatan vs aspek ekonomi. Hasilnya: COVID-19 makin luas, pertumbuhan ekonomi minus 5,13%. Pejabat publik memberikan contoh buruk dalam merespon virus Corona. Dari mulai: nasi kucing, jamu Pancasila, sampai kalung ekaliptus.

Tentang Sisi psikologi konsumen. Konsumen mengalami tekanan psikologis yang sangat kuat (rasa takut terinfeksi COVID-19), dikarenakan belum ada obat dan atau vaksin untuk COVID-19. Konsumen juga mengalami tekanan ekonomi yang sangat dalam, karena pendapatannya turun, gaji dipotong, dirumahkan, bahkan PHK. Lemahnya literasi konsumen terhadap produk obat, jamu dan herbal. Konsumen kurang paham klaim obat/jamu: menyembuhkan, mengobati, meringankan, membantu meringankan.

Tentang Belum optimalnya penegakan hukum. Over klaim oleh jamu tradisional/herbal sudah lama marak di media sosial, seperti: anti kanker, menyembuhkan DM, darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Fenomena endorsmen oleh artis terhadap produk tertentu, seperti kosmetik, jamu, dan herbal; yang terbukti belum mengantongi registrasi/ijin edar dari Badan POM. Kasus-kasus yang sudah masuk ranah hukum divonis ringan, tidak menjerakan bagi pelakunya. Akibatnya kasus berulang, dan pelakunya masih sama.

YLKN mengusulkan jalan keluar, yaitu:

  • Memperbarui politik managemen penanganan wabah. Tak bisa atasi pandemi, jangan mimpi ekonomi akan membaik;
  • Mendorong peningkatan literasi masyarakat konsumen terhadap produk obat, jamu tradisional, dan herbal;
  • Penegakan hukum yang konsisten, kontinyu dan terintegrasi, sampai ke sisi hulu; khususnya penegakan secara online.

Sumber: www.jamudigital.com

Share This